Intelijen Negara tidak mempunyai kewenangan hukum. Jika intelijen mempunyai informasi tentang suatu ancaman terhadap negara maka Intelijen Negara wajib untuk berkoordinasi kepada aparat keamanan untuk melakukan tindakan hukum.
Kasus penculikan oleh Tim Mawar terhadap aktivis adalah sebuah kegiatan intelijen yang masuk dalam pelanggaran HAM. Walaupun masih terjadi kontrovensi terhadap aktivis yang hilang, maka operasi seperti ini sebaiknya tidak dilakukan.
Ditembaknya seorang pelaku bom bunuh diri yang berlari menuju keramaian dibenarkan dengan alasan yang sama.[seventeen]
Kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini tengah menghadapi ancaman serius berkaitan dengan mengerasnya konflik-konflik dalam masyarakat, baik yang bersifat vertikal maupun horizontal.
Untuk mencegah terulangnya pendadakan strategis perlu dilakukan penguatan terhadap intelijen di Indonesia. Ada beberapa langkah yang dapat ditempuh dalam rangka penguatan intelijen negara.
Ketidakpahaman tentang fungsi intelijen terlihat dari pendapat mereka yang menginginkan agar orang yang diinterogasi oleh BIN harus didampingi oleh pengacara, sebagaimana selayaknya orang yang sedang diinterogasi oleh aparat penegak hukum. Mereka tidak mengerti bahwa intelijen (BIN, BIK, BAIS atau instansi intelijen mana saja) tidak boleh menginterogasi orang sebagaimana hal yang dilakukan oleh reserse polisi atau PNS penyidik.
Pengawasan terhadap BIN harus lebih diperhatikan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Design oversight yang lebih efektif diperlukan untuk menjaga keabsahan operasional intelijen. Ekspansi fungsi intelijen di lembaga lain juga harus dikendalikan agar mendapatkan informasi lebih lanjut tidak terjadi intervensi yang berlebihan.
So, when Indonesia became unbiased in August 1945, Lubis, who was 19 many years old when he was recruited for intelligence school, became one of many Indonesian ex-Japanese militaries who experienced more fight intelligence knowledge than anybody in Indonesia. This new place essential an intelligence functionality to defend its independence, which can be mirrored during the identify with the Badan Istimewa
atas informasi yang keliru, tetapi harus mengambil inisiatif untuk membangun opini umum yang menguntungkan pihak sendiri.
Kegiatan/rahasia intelijen yang berhasil dan memberi manfaat positif tanpa adanya kekerasan akan didiamkan dan jarang sekali ada pihak yang melakukan ekspos. Sebaliknya operasi intelijen yang memberi dampak negatif apalagi jika terjadi pelanggaran HAM maka akan menjadi konsumsi publik sekaligus bulan-bulanan oposisi.
Melakukan kegiatan khusus (didefinisikan sebagai kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kebijakan luar negeri AS di luar negeri bertujuan dalam perencanaan dan sehingga pelaksanaan agar "peran Pemerintah Amerika Serikat tidak terlihat atau diketahui oleh publik," dan berfungsi untuk mendukung kegiatan-kegiatan seperti itu, tetapi yang tidak dimaksudkan untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan politik di Amerika Serikat, opini publik, kebijakan, media dan atau tidak termasuk kegiatan diplomatik atau pengumpulan dan produksi intelijen atau mendukung fungsi terkait);
Pacivis UI underlined the issues of steering clear of stability disruption and conflict, which produced the civilian elite ‘compromise’ not To position much an excessive amount of pressure for the navy just because they are already necessary to revive balance.
Dalam menghadapi ancaman siber, Reformasi Intelijen Indonesia perlu menjadi lebih terstruktur. Perlunya strategi yang matang dalam tata kelola intelijen untuk menjaga efektivitas tanpa melupakan prinsip demokrasi dan akuntabilitas.
Kewenangan politik terutama DPR harus dibatasi untuk tidak membuka rahasia intelijen. Presiden sebagai consumer